Dasar PPh Potong Pungut

PPh potong pungut merupakan salah satu bagian dari Pajak Penghasilan. PPh Potong Pungut ini menekankan aspek withholding system yang dilakukan pihak ketiga .

Dalam withholding system tersebut pihak ketiga berkewajiban :

1.     Memotong atau memungut pajak dari penerima penghasilan

2.     Menyetorkan pajak tersebut ke kas negara lewat bank persepsi /kantor pos

3.     Melaporkan pemotongan /pemungutan pajaknya ke KPP

PPh potong pungut ini dibayar dalam tahun pajak berjalan ( Prepaid Tax ) dengan tujuan meringankan beban di akhir tahun .

PPh Potong Pungut diklasifikasikan menjadi 6 pajak :

1.     PPh Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji,upah ,honorarium , tunjangan , dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan , active income , jasa yang dilakukan WP Orang Pribadi dalam negeri.

2.     PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang oleh pemungut PPh Pasal 22 ( tidak semua WP dapat memungut PPh 22 ) . Pemungut PPh 22 ini ditunjuk berdasarkan KMK atau Keputusan DJP

3.     PPh Pasal 23

 Pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatan modal ( passive income ) dan pemanfaatan jasa ( active income ) yang diterima subjek dalam negeri.

4.     PPh Pasal 26

Pajak yang dikenai atas penerimaan penghasilan dari subjek pajak luar negeri baik active maupun passive income .

5.     PPh Pasal 4 ayat 2

Pajak yang bersifat Final

6.     PPh Pasal 15

Pajak yang bersifat Final yang terkait dengan penghasilan yang menggunakan norma perhitungan khusus deemed profit .

Kapan dan Dimana Tempat Terutang PPh Potong Pungut ?

Saat terutang PPh Potong Pungut adalah saat dibayarkan secara tunai atau saat dibebankan ( mana yang terlebih dahulu )

Untuk tempat terutang PPh Potong Pungut ini adalah tempat dimana pekerjaan , jasa, atau kegiatan usaha dilakukan dan PPh Potong Pungut ini tidak menganut system desentralisasi / pemusatan kecuali ditentukan lain .