Kegiatan Membangun Sendiri ( KMS )

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 16CPeraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuant anah dan/atau perairan dengan kriteria sebagai berikut:

a.  Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis,   dan/ataubaja;

b.  Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;dan

c.   Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meterpersegi).

Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

1.   Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen)   dari Dasar Pengenaan Pajak.

2.   Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehantanah.

Saat Dan Tempat dimana PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Terutang

1.   Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat mulai dibangunnyabangunan.

2.   Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

3.   Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Penyetoran Dan Pelaporan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

-       Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya

-       PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara seluruhnya dengan menggunakan SSP atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

-        Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masapajak.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyetoran PPN atas KMS

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 5,7, dan 8 terdapat hal yang harus diperhatikan dalam penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu:

Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, Surat Setoran Pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Kolom NPWP diisi dengan:

1.     angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;

2.    angka kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama  yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya;dan

3.    angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digitterakhir.

b.     Pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri