Pajak Parkir

1.     Pengertian 

Pasal 1 angka 31-32

Pajak Parkiradalah pajak atas Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yg disediakan berkaitan dgn pokok usaha maupun yg disediakan sbg suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak bersifat sementara

2.    Dasar Hukum

Pajak ini berbeda dgn retribusi parkir yg dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kpd pengelola atau penjaga parkir yg digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yg diparkir.

Pajak parkir ini harus digunakan untuk : 

•       Menertibkan dan mengawasi pengusaha pengelola perparkiran

•       Membantu sarana dan prasarana, misalnya : pembentukan SOP beserta pelatihan

Ketentuan Umum tentang Pajak Parkir diatur dalam Pasal 62 – 66 UU PDRD 

3.    Objek Pajak

Pasal 62 :  

Ayat (1) : Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yg disediakan berkaitan dgn pokok usaha maupun yg disediakan sbg suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor

Ayat (2) : Tidak termasuk Obyek Pajak

a.     Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah  

b.     Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yg hanya digunakan untuk karyawannya sendiri

c.     Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dgn asas timbal balik

d.     Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yg diatur dgn Peraturan Daerah 

4.    Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 63 : 

Ayat (1) : Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

Ayat (2) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan parkir kendaraan bermotor

5.    Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 64 : 

Ayat (1) : DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

Ayat (2) : DPP ditetapkan dgn Peraturan Daerah 

Ayat (3) : Jumlah yg seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yg diberikan kpd penerima jasa parkir

6.    Tarif Pajak

Pasal 65 : 

Ayat (1) : Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 

Ayat (2) : Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah  

7.    Cara menghitung dan Tempat Terutang

Pasal 61 : 

Ayat (1) : 

Besaran Pokok Pajak Parkir dihitung dengan 

Tarif x DPP 

Ayat (2) : 

Pajak Parkir yg terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi