Pemeriksaan Pajak

1.     Definisi

·      Pemeriksaan adalah

• serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, &/ bukti

• yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

• berdasarkan suatu standar pemeriksaan

• untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk    tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

·      Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

·       Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor

Direktorat Jenderal Pajak.

2.     Tujuan Pemeriksaan 

·      Menguji Kepatuhan

Ruang Lingkup :

·      yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak Pasal 17B UU KUP.

·      terdapat keterangan lain berupa data konkret - Ps.13(1) a UU KUP;

·      menyampaikan SPT LB, selain Pasal 17B UU KUP

·      yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak;

·      menyampaikan SPT rugi;

·      melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran,

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

·       melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena

dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;

·       tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk

dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau

·       menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan

berdasarkan analisis risiko.

·      Tujuan Lain

·      pemberian NPWP secara jabatan;

·       penghapusan NPWP;

·      pengukuhan PKP secara jabatan;

·      pencabutan pengukuhan PKP;

·      Wajib Pajak mengajukan keberatan;

·      pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan

·      penghasilan neto;

·      pencocokan data dan/atau alat keterangan;

·      penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

·      penentuan 1/lebih tempat terutang PPN;

·      Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

·      penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu

·      kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas

perpajakan; dan/ atau 

·      memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B .

3.     Kewenangan Pemeriksaan

·      Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Ps.29(1) KUP)

·       Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (3) huruf b. (Ps.30 (1)KUP)

4.     Wewenang Pemeriksa

·      Melihat dan/atau meminjam buku

·      Mengakses dan/atau mengunduh data

·      Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang

·      Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

·      Melakukan penyegelan tempat / ruang tertentu

·      Meminta keterangan lisan dan / atau tertulis

·      Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan pihak ketiga

5.     Kewajiban Wajib Pajak

·      Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan

·      Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang / tempat

·      Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang

·      Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

·      Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP

·      Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis

6.     Kewajiban WP – Dalam hal pemeriksaan Uji Kepatuhan

·      Memenuhi panggilan untuk datang 

·      Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ,catatan

·      Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

·      Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP

·      Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis

·      Meminjamkan KKP yang dibuat akuntan public

7.     Pemeriksaan Pajak – Pemeriksaan Buper

Semisal ada indikasi tindak pidana perpajakan , pemeriksaan pajak ditangguhkan 

s.d :

1.     Pemeriksaan Buper diselesaikan

a.     Mengungkapkan ketidakbenaran , Ps 8(3)

b.     Penerbitan SKPKB , Ps,13 A

2.     Pemeriksaan Buper dihentikan

a.     WP meninggal dunia

b.     Tidak diketemukan adanya buper tindak pidana pajak

3.     Penyidikan dihentikan 

a.     Ps. 44A

b.     Ps.44 B

4.     Putusan pengadilan atas tindakan pidana perpajakan

*Pemeriksaan dihentikan : 1a.b , 3b

*Pemeriksaan dilanjutkan : 2a.b , 3a dan 4

5.     Jangka waktu Pemeriksaan

 

6.     Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

-      Pemeriksaan Lapangan

      Alasan :

·          Pemeriksaan lapangan diperluas ke masa pajak , bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya

·          Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga

·          Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak

·          Berdasarkan pertimbangan UP2

Jangka Waktunya : 2 BULAN

Apabila terkait WP K3S Migas dan WP Grup ada indikasi Trasnfer pricing Jangka Waktunya Dapat diperpanjang 3x6 Bulan

-      Pemeriksaan Kantor

·             Pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya

·              terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga

·              ruang lingkup Pemeriksaan meliputiseluruh jenis pajak

·             berdasarkan pertimbangan Kepala UP2

Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan

7.     Jangka Waktu pemeriksaan Tujuan Lain

-      Pemeriksaan Lapangan –PALING LAMA 4 BULAN

sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP, sampai dengan tanggal LHP.

-      Pemeriksaan Kantor – PALING LAMA 14 HARI

sejak tanggal WP atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP, datang memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal LHP