Belanja Barang Publik Pemerintah Kota Bandung

Bandung merupakan Salah Satu kota besar di Indoesia , dengan luas wilayah 167 km2 serta berpenduduk pada Tahun 2018 sebesar 2,5 juta penduduk . Sebagai kota besar , pastillah "Kota Kembang" juga memiliki masalah yang Tidak kecil pula . Kemacetan , banjir , kriminalitas , dll . Pemerintah Kota Bandung tentunya terus melakukan inovasi untuk membuat kota dengan sebutan Parijs Van Java ini semakin maju . Apalagi semenjak Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal pemerintah Daerah sangatlah besar . 

Pemerintah Daerah dapat memmungut pajak dan mengatur / merancang APBD nya sesuai dengan karakteristik daerahnya . Untuk Kota Bandung , PAD pada Tahun 2018 adalah Rp 6,672,618,472,393 . Total anggaran belanja pemerintah kota Bandung tahun 2018 adalah Rp 7.239.813.537.305 yang terbagi menjadi 2 yaitu belanja langsung sebesar Rp 3.964.468.968.698 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.275.344.568.607 . 

Dalam anggaran belanja ada belanja pegawai serta belanja barang publik , kali ini kita akan membahas belanja barang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada 2018 .

Rincian belanja barang publik yang dikelompkan berdasarkan  dinas yang ada  di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Kita dapat melihat bagaimana Otonomi daerah serta Desentralisasi Fiskal berdampak bagi pendapatan serta belanja daerah karena daerah berhak memungut pajak daerah seperti BPHTB , PBB P2 , Pajak Hiburan , dll .  Artinya peran daerah dapat kita lihat sangatlah besar dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik . Penerimaan Asli daerah (PAD ) Kota Bandung tahun 2018  mencapai Rp 6.672.618.474.393. .Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 memfokuskan pembelian barang-barang publik pada 3 bidang yaitu  Infrastruktur , contohnya jalan , halte , tempat ibadah , puskesmas serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun taman ,  Bidang Pendidikan ( buku-buku,Kartu Bandung Pintar ) serta yang ketiga Bidang Kesehatan melalui pengadaan obat , dan peralatan rumah sakit . 

Menurut Lembaga survei IPRC yang melakukan survei antara 10-19 September 2019 hal paling banyak dikeluhkan warga Bandung adalah pendidikan serta kemacetan, dan dari komposisi belanja barang publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mayoritas difokuskan Pendidikan , seperti menyediakan Kartu Bandung Pintar SD dan Kartu Bandung Pintar SMP .Lalu yang kedua adalah infrastruktur ( mengatasi kemacetan dan polusi udara  ) seperti pembangunan Fly Over Cimindi , Pasopati dan yang terbaru adalah Fly Over dari Jalan Jakarta – Jalan Gatot Subroto  . Artinya Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan anggaran belanja mereka secara tepat karena menyasar sektor yang paling banyak dikeluhkan oleh warga Kota Bandung . Hal ini sejalan dengan maksud dari Otonomi Daerah bahwa penyerahan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri jauh lebih efektif dari pada sentralisasi karena pemerintah daerah lebih mengenal  dan tau permasalahan daerahnya dan apa yang diinginkan oleh warganya serta untuk  penanganannya pun dapat dilaksanakan lebih cepat . 

Elisafan D Satyapraja _ 3-08
Tugas Keuangan Publik - Bedah APBD Kota Bandung