Pajak Reklame

Pengertian

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yg bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yg dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum

Dasar Hukum

Reklame dikenakan pajak karena pemasangan reklame mengganggu aspek tata kota, kenyamanan, keamanan dan kepentingan masyarakat umum. 

Ketentuan Umum tentang pajak reklame diatur dalam Pasal 47 – 51 UU PDRD 

Objek Pajak

Pasal 47 

Ayat (1) : Semua Penyelenggaraan Reklame, yaitu

Ayat (2) :

a.     Reklame papan/billboard/vidoetron/megatron dan sejenisnya

b.     Reklame kain

c.     Reklame melekat, stiker

d.     Reklame selebaran

e.      Reklame berjalan, termasuk kendaraan

f.       Reklame udara

g.     Reklame apung

h.     Reklame suara

i.      Reklame film/slide

j.      Reklame peragaan

Jasa yang tidak dikenai PPN cfm Pasal 4A ayat 2 huruf i : 

JASA PENYIARAN 

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

Tidak Termasuk Objek Pajak

Ayat (3) : 

-       Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya

-     Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya

-       Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut

-       Reklame yg diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah

-       Penyelenggara reklame lainnya yg ditetapkan peraturan daerah 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 48 

Ayat (1) : Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame 

Ayat (2) : Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan  reklame

Ayat (3) : jika diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut

Ayat (4) : jika diselenggarakan pihak ketiga, maka Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut  

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 49  

Ayat (1) : DPP adalah Nilai Sewa Reklame

Ayat (2) : jika diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan nilai kontrak reklame

Ayat (3) : jika diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yg digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame

Ayat (4) : jika diselenggarakan nilai kontrak reklame tidak diketahui, maka ditetapkan dengan ketentuan ayat (3)

Ayat (5) dan (6) : Cara perhitungan dan hasil perhitungan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Tarif Pajak

Pasal 50 

Ayat (1) : Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

Ayat (2) : Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah  

Cara Menghitung dan tempat terutang

Pasal 51 

Ayat (1) : 

Besaran Pokok Pajak Reklame dihitung dengan Tarif x DPP 

Ayat (2) : 

Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan