Hak Mendahulu dan Kepailitan ( Part.1)

Dasar Hukum

Tahun pajak 2008 dan seterusnya : UU no 16 tahun 2009

Tahun pajak 2007 dan sebelumnya : UU no 16 tahun 2000

Definisi

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak ( berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU KUP ) . Negara berkedudukan sebagai kreditur preferen dalam pembagian harta pihak yang pailit . Negara memiliki hak mendahulu sehingga pembayaran terhadap kreditur lainnya dapat dilakukan setelah utang pajak yang meliputi pokok pajak , sanksi administrative berupa bunga , denda , kenaikan dan biaya penagihan pajak telah dilunasi . 

Pengecualian Hak ini

Hak mendahulu yang dimiliki negara terhadap utang pajak tidak berlaku untuk 4 hak berikut:

1.     Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak

2.      Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud

3.  Biaya perkara , yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

4.      Upah Buruh

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit , bubar atau likuidasi maka kurator , likuidator dilarang membagikan harta wajib pajak yang pailit kepada para kreditor sebelum menggunakannya untuk melunasi utang pajak .

Hilangnya saat mendahulu

Sebelum tahun 2000

Hak mendahulu hilang setelah 2 tahun sejak tanggal diterbitkan : STP , SKPKB , SKPKBT , SK Pembetulan , SK Keberatan dan Putusan banding .

Kecuali dalam waktu 2 tahun tersebut : 

surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 2 tahun dihitung sejak surat paksa tersebut atau diberikan penundaan pembayaran dengan jangka waktu 2 tahun ditambah dengan dengan jangka waktu penundaan pembayaran . 

2008 dan seterusnya 

Hak mendahulu hilang setelah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan : STP , SKPKB , SKPKBT , SK Pembetulan , SK Keberatan dan Putusan banding , Putusan peninjauan kembali yang menyebabkan pajak yang masih dibayar bertambah .

Kecuali dalam 5 tahun tersebut : 

surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak surat paksa tersebut atau diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan pengangsuran maka  jangka waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir .