Insentif PPh - PMK 23 2020

Pemerintah telah resmi menerbitkan peraturan di bidang perpajakan yang isinya merupakan insentif yang merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah mengatasi pandemic Covid-19 . Seperti yang telah kita ketahui Bersama Virus Corona telah dinyatakan menjadi pandemic global . Dampaknya tidak hanya soal kesehatan , namun juga ekonomi . Oleh sebab itu anggaran pembangunan serta program nasional ( misal UN ) banyak yang dialihfungsikan untuk penanganan Covid-19 . Mari kita lihat insentif PPh ( Pajak Penghasilan )  apa saja yang ada di PMK Nomor 23/03/2020 . Cekidot !

1.   PPh Pasal 21

PPh 21 untuk WP yang memenuhi kriteria akan ditanggung oleh Pemerintah sehingga akan menerima penghasilan penuh tanpa ada pemotongan pajak . Pemerintah akan menanggung PPh 21 dengan kriteria :

·    Pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 440 bidang industry tertentu  dan / atau pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE ) . *

·    Memiliki NPWP

·    Penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000

Perusahaan / Instansi / Pemberi Kerja wajib melaporkan pemberitahuan secara tertulis / saluran lain kepada Kepala KPP terdaftar . Insentif ini berlaku sejak masa pajak disampaikan pemberitahuan ini sampai masa pajak September 2020 .

2.   PPh Pasal 22

Pemerintah juga memberikan insentif PPh 22 kepada Wajib Pajak dengan kriteria :

·    Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 102 bidang industry tertentu dan/atau *

·   Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE ( Kemudahan Impor Tujuan Ekspor )

Wajib pajak harus mengajukan permohonan SKB ( Surat Keterangan Bebas ) PPh 22 Impor secara tertulis atau saluran lain ke Kepala KPP Wajib Pajak Pusat terdaftar . Insentif ini berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai 30 September 2020 .

3.   PPh Pasal 25

Pengurangan angsuran PPh 25 akan diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria :

·    Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 102 bidang industry tertentu * dan/atau

·   Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE ( Kemudahan Impor Tujuan Ekspor )

Pengurangan diberikan sebesar 30% . Wajib pajak harus melakukan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh 25  secara tertulis kepada Kepala KPP Wajib Pajak terdaftar.

*Rincian industry , contoh perhitungan , tata cara pengajuan , serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas secara lengkap dapat dilihat di PMK 23/PMK.03/2020 ( Lihat disini )