Stimulus Ekonomi

Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring  pandemic Virus Covid -19 yang tengah melanda dunia . Terhitung per tanggal 1 April 2020 sudah ada 1790 kasus positif corona di Indonesia . Selain focus pada sektor kesehatan yaitu penyediaan APD , masker ,dll pemerintah juga focus pada sektor ekonomi yang pastinya “ terpukul “ akibat Virus Covid-19 . Kuy kita lihat apa saja bentuk kebijakan pemerintah tersebut .

Perlakuan Pajak terhadap Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dengan adanya social distancing , maka mobilitas masyarakat menjadi terbatas . Sehingga transaksi kini marak dilakukan melalui Online , dengan demikian penyedia layanan yang bergerak di bidang ini akan meraup keuntungan . Sesuai dengan prinsip keadilan maka pemajakan akan dilakukan terhadap kegiatan usaha yang tumbuh karena keterbatasan transaksi konvensional yang terjadi sekarang . 

Yang diatur antara lain :

·    Pengenaan PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa

·    Pengenaan PPh/pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui SIstem Elektronik ( PMSE ) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan

Penurunan Tarif PPh Badan

Dengan adanya Virus Covid-19 kegiatan ekonomi di masyarakat pasti terganggu karena masyarakat diwajiban social distancing dan tetap drumah . Badan usaha pastinya akan mengalami penurunan omzet , oleh sebab itu demi menjaga kemampuan serta perkembangan dunia usaha Pemerintah memberikan kebijakan sebagai berikut :

Insentif ini memberikan insentif bagi wajib pajak untuk go public dan menjual 40% sahamnya di bursa .

·    Tarif umum turun dari 25% menjadi

Untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%

Untuk mulai tahun 2022 menjadi 20%

·    Tarif PPh Badan Go Public 3% lebih rendah dari tarif umum

Untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 19%

Untuk mulai tahun 2022 menjadi 17%

Perpanjangan Jangka Waktu 

Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada masing-masing pihak yaitu DJP maupun Wajib Pajak . 

·    Bagi Wajib Pajak

Permohonan keberatan diperpanjang menjadi 9 bulan

·    Bagi DJP

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian :

-       Permohonan restitusi melalui pemeriksaan menjadi 18 bulan

-       Permohonan keberatan menjadi 18 bulan

-       Permohonan pengurangan / penghapusan sanksi adminitrasi menjadi 12 bulan

-   Permohonan pengurangan / pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan menjadi 12 bulan

Terkhusus untuk penyelesaian pencairan lebih bayar pajak diperpanjang dari awal satu bulan menjadi 2 bulan .